Utang Rp90 Miliar, Taufan Pawe Minta Manajemen PDAM Manado Segera Dibenahi

21-05-2025 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Rabu (21/5/2025). Foto: Prima/vel

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti serius kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Utara, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado. Menurutnya, BUMD pelat merah itu belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Saya mencermati bahwa badan usaha milik daerahnya itu masih belum mendatangkan deviden atau keuntungan menjadi perkuatan pendapatan asli daerah. Masih rugi terus,” ungkap Taufan Pawe kepada Parlementaria saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Rabu (21/5/2025).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan PDAM Kota Manado bahkan masih memiliki utang yang cukup besar, mencapai Rp90 miliar, dan manajemennya dinilai belum memenuhi standar pengelolaan yang baik. “Saya mencermati, khususnya PDAM Kota Manado ini memang manajemennya masih jauh dari standar. Bahkan utangnya masih ada sampai Rp90 miliar,” ujarnya.

 

Ia menegaskan pentingnya perbaikan manajemen pada PDAM dan seluruh BUMD lainnya agar bisa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. “Itulah saya sampaikan tadi (bahwa) Pak Gubernur, harus cepat. Dibenahi manajemen PDAM atau perusahaan-perusahaan daerah yang lainnya agar supaya bisa menjadi kontribusi penghasilan asli daerah,” tegasnya.

 

Dalam kunjungan tersebut, Taufan juga mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di berbagai daerah masih menghadapi berbagai permasalahan serius. “Kehadiran kami Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ini memang berorientasi membenahi para BUMD dan BLUD di daerah-daerah itu,” tuturnya.

 

Legislator Dapil Sulsel II ini berharap, hasil kunjungan ini bisa menjadi masukan penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa mewarnai pemikiran dari Pak Gubernur dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” tutupnya. (pdt/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Minta MK Bijak Putuskan Gugatan untuk Batalkan Keputusan Pemisahan Pemilu
06-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf minta MK bijak dalam memutuskan gugatan untuk membatalkan putusan MK...
Komisi II Sambut Positif Usulan RUU BUMD, Standardisasi Kompetensi SDM Jadi Kunci
31-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah...
Komisi II Dorong Penguatan GTRA untuk Selesaikan Konflik Agraria di Daerah
29-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Ternate – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinnizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di seluruh...
Reforma Agraria Harus Berpihak pada Rakyat, Tanah Menganggur Wajib Dievaluasi
29-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi II DPR RI, Rusda Mahmud, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah,...